Pemerintah tidak Pernah Negosiasi Langsung dengan Perompak

AKARTA–MICOM: Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menegaskan pemerintah Indonesia tidak pernah melakukan negosiasi langsung dengan para perompak Somalia yang menahan 20 anak buah Kapal MV Sinar Kudus.

Pemerintah hanya mendukung agar semuanya bisa berjalan demi keselamatan para warga negara indonesia ynng ditawan.

“Jadi saya ingin meluruskan persepsi yang berkembang bahwa pemerintah bernegosiasi atau mencoba melakukan bargaining position dengan para perompak somalia. Itu bukan esensi yang ingin dicapai. Bahwa kalaupun terjadi negosiasi atau tawar menawar dalam upaya pembebasan, itu dilakukan oleh pihak swasta dan pemerintah mendukung agar semuanya bisa berjalan demi keselamatan para WNI yang ditawan di Somalia,” ujar Julian di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (20/4).

Selama ini, proses negosiasi dilakukan oleh pemilik kapal, PT Samudra Indonesia, dengan perompak. Proses negosiasi difasilitasi oleh pihak yang memiliki akses langsung ke pihak perompak.

Namun demikian, Julian mengatakan, pemerintah telah bersikap tegas dalam upaya penyelamatan 20 anak buah Kapal MV Sinar Kudus asal Indonesia yang ditawan perompak Somalia tersebut. Hanya saja, upaya yang pemerintah tempuh itu masih belum berhasil.

Pemerintah, kata Julian, tidak akan membiarkan warganya disandera parampok mana pun, termasuk 20 ABK Kapal MV Sinar Kudus dari tangan perompak Somalia. Sebab, pemerintah telah mengambil langkah antisipatif ketika mengetahui adanya insiden penyanderaan tersebut. Namun diakuinya, upaya pembebasan ke-20 ABK tak sederhana.

“Ini situasi yang tidak biasa, tidak lazim karena perompakan harus ditangani dengan cara yang tidak sama dengan mengembalikan seorang WNI yang terjebak di tengah proses politik di Mesir, misalnya,” kata Julian.

Julian mengatakan, dalam kapasitas yang bisa dilakukan negara dalam rangka membebaskan dan menyelamatkan warganya yang didahulukan yakni keselamatan dan keamanan warganya. Berbeda dengan kasus pemulangan WNI yang sedang berada di Mesir maupun Libia saat terjadi pergolakan politik di kedua negara tersebut.

“Ketika terjadi proses politik di Mesir, negara melakukan dengan cepat, namun karena kita tahu dalam perkembangannya (pembajakan) ini tidak sederhana dan cukup rumit. Yang bisa dilakukan pemerintah adalah di sini adalah mencoba kedepankan apa yang sepatutnya pemerintah lakukan. Tapi tidak dalam konteks bernegosiasi,”

http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/04/20/219679/284/1/_Pemerintah_tidak_Pernah_Negosiasi_Langsung_dengan_Perompak?utm_source=micom&utm_medium=twitter

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

  • Meta

  • %d blogger menyukai ini: